Ngeri, Ini 'Desa Hantu' Yang Sedot Uang Rakyat Hingga Miliaran Rupiah!

Ini 'Desa Hantu' Yang Diduga Sedot Uang Rakyat Miliaran Rupiah
Ilustrasi: Desa hantu. | ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id

Heboh munculnya ‘Desa Hantu’ yang sedot dana desa hingga miliaran rupiah, ternyata disini tempatnya.

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keberadaan desa fiktif yang menyedot dana desa memantik munculnya kontroversi terkait ‘desa hantu’.

Hal ini tidak lepas dari adanya anggaran dana desa dengan nilai miliaran rupiah yang menjadi tidak tepat sasaran dan terbuang sia-sia.

Lalu, di mana ‘desa hantu’ yang menyedot uang rakyat tersebut?

1.

Tiga ‘desa hantu’ di Kabupaten Konawe

Ini 'Desa Hantu' Yang Diduga Sedot Uang Rakyat Miliaran Rupiah
Salah satu kecamatan di Kabupaten Konawe yang diduga miliki 'desa hantu' yang sedot dana desa. | nasional.okezone.com

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (7/11), desa hantu yang sedang menjadi perbincangan hangat itu ternyata berada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tiga desa yang kini diduga fiktif adalah Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, Desa Uepai Kecamatan Uepai, dan Desa Morehe Kecamatan Uepai.

Baca Juga: Politikus PDIP ini Laporkan Novel Baswedan Karena Kasusnya Dinilai Rekayasa Belaka!

Saat ditelusuri terkait keberadaan desa-desa tersebut, Camat Lambuya bernama Jasmin pun memberikan klarifikasinya.

Dia menjelaskan jika desa bernama Ulu Meraka yang kini jadi sorotan tidak ada di kawasan Kecamatan Lambuya.

“Di sini adanya Desa Meraka, kalau Desa Ulu Meraka tidak ada,” jelasnya.

Dia pun heran ketika dana desa yang lantas cair pada April 2019 untuk Desa Ulu Meraka muncul di wilayah kekuasaannya.

“Pada pencairan dana desa di tahap kedua ini, tak ada desa (Ulu Meraka) itu. Kita tidak tahu, tiba-tiba muncul namanya,”

Temuan ini pun membuatnya cukup terkejut karena terus berulang pada tahapan pencairan dana desa yang dilakukan dalam tiga tahapan.

Baca Juga: Jokowi Geram Dengan Banyaknya Temuan Cangkul Impor: Kebangetan Banget!

2.

Desa Hantu di Konawe sedot miliaran rupiah

Ini 'Desa Hantu' Yang Diduga Sedot Uang Rakyat Miliaran Rupiah
Sebanyak tiga desa fiktif di Kabupaten Konawe diduga jadi modus penyelewengan dana desa usai diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani. | wikimapia.org

Berdasar keterangan Jasmin, didapatkan informasi data jumlah dana desa yang didapatkan setiap desa yang cukup variatif diantaranya sebesar Rp 700 juta hingga Rp 800 juta.

Akibat adanya desa fiktif ini, keuangan negara mengalami kerugian yang diduga mencapai angka miliaran rupiah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sudah mewanti-wanti pada aparatur pemerintahan agar bisa lebih ketat dalam memberikan aliran dana desa. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya dana desa di tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun.

Baca Juga: Genap Sebulan Menjabat, Anggota DPR Usul Baju PNS Diganti, Soalnya Warisan Belanda!

3.

KPK dan polisi turun tangan selidiki ‘desa hantu’

Ini 'Desa Hantu' Yang Diduga Sedot Uang Rakyat Miliaran Rupiah
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. | nasional.kompas.com

Kehebohan munculnya penyelewengan dana desa di ‘desa hantu’ Kabupaten Konawe membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.

Lembaga anti rasuah itu menduga adanya modus korupsi yang sedang dilakukan untuk menyelewengkan dana desa.

“Dugaan Tindak Pidana Korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah,” jelas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (6/11).

KPK sendiri nantinya akan berkolaborasi dengan Polda Sulawesi Tenggara untuk mengungkap kasus ‘desa hantu’ yang menyedot uang rakyat tersebut.

Artikel Lainnya

Fenomena ‘desa hantu’ di Kabupaten Konawe memang tengah menjadi sorotan usai diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Desa-desa yang diduga fiktif tersebut diperkirakan menjadi modus untuk menyelewengkan dana desa yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Untuk mengungkap kasus ini, KPK dan Polda Sultra pun sudah turun tangan untuk menyelidiki apakah benar-benar terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa setempat.

Tags :