Baru Turun 15 Persen, Jokowi Akui Prosedur Pembagian Bansos Berbelit-belit
31 Mei 2020 by LukyaniJokowi minta prosedur pembagian bansos disederhanakan.
Berupaya memenuhi haknya pada masyarakat di masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos). Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa distribusi bansos masih menemui banyak kendala. Salah satu penyebabnya adalah prosedur distribusi yang terlalu berbelit.
Jokowi minta aturan bansos dibuat sederhana
Dalam sebuah rapat terbatas, Presiden Jokowi menyebut masalah dari distribusi bansos adalah prosedur yang berbelit.
“Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit. Padahal, situasinya adalah situasi yang tidak normal, yang bersifat extraordinary” ujar Jokowi, dikutip dari Merdeka.
Oleh sebab itu, demi kelancaran distribusi bansos, Jokowi meminta agar aturan terkait distribusi bansos ditinjau ulang dan dibuat dengan sederhana. Dengan demikian, bansos diharapkan bisa segera diterima masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: Polemik Mal Buka Pada 5 Juni di Tengah Pandemi, Anies: Itu Imajinasi dan Fiksi!
“Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel” tuturnya.
Kendala sinkronisasi data
Tidak hanya masalah prosedur distribusi, Jokowi juga menyinggung permasalahan pembagian bansos yang lain, yakni ketidaksesuaian data. Jokowi meminta sinkronisasi data untuk segera diselesaikan. Dalam hal ini, Ketua RT dan RW diminta terlibat.
Baca Juga: Lebaran Online: Latihan Menuju Era ‘New Normal’?
“Memang ada data yang tidak sinkron. Saya minta segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan bisa betul-betul dilibatkan”
“Dilibatkan RT/RW, desa, buat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan. Sehingga semua bisa segera diselesaikan, baik yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai. Saya kira itu ditunggu masyarakat” ungkap Jokowi.
Bansos diminta tuntas sebelum lebaran
Jokowi memberikan instruksi agar bansos yang diperuntukkan bagi warga terdampak pandemi Covid-19 dapat didistribusikan seluruhnya pada pekan ini atau sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Menurut Jokowi, saat ini bantuan langsung tunai atau BLT desa yang sudah disalurkan kurang lebih 15 persen. Sementara itu, bansos tunai sudah tersalurkan sekitar 25 persen.
Baca Juga: Usai Wawancara Deddy Corbuzier Soal Konspirasi Corona, Siti Fadilah Dipulangkan ke Penjara!
“Perlu saya sampaikan bahwa saat ini BLT desa baru 15 persen tersalurkan. Artinya, ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat” kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengatakan BLT desa berisiko kecil menemui kendala tumpang tindih data karena mekanisme pemberian BLT diyakini sudah tepat sasaran.
Abdul Halim menyebut sasaran utama dari pemberian BLT ini adalah keluarga miskin yang belum tercatat menerima bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), dan bantuan sosial lainnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai membagikan bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat yang kurang mampu di wilayah Jabodetabek. Bantuan sembako tersebut bernilai Rp 600 ribu. Sementara itu, masyarakat kurang mampu yang berada di luar wilayah Jabodetabek akan mendapat bantua berupa bantuan langsung tunai senilai Rp 600 ribu.