Isu Pinjam Uang Bank Tersebar, PT POS Buka Suara: Semua Untuk Modal Kerja!

PT POS Indonesia
PT POS Indonesia | Google.com

POS Indonesia: Hutang bank itu lumrah dalam berbisnis!

Nama PT. Pos Indonesia akhir-akhir ini menjadi perhatian warganet, bagaimana tidak, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pos diduga dikabarkan melakukan pinjaman sejumlah uang di bank untuk membayar gaji karyawan.

Isu tersebut menyebar manakala, beberapa waktu sebelumnya PT Pos Indonesia mendapat tegura dari salah seorang anggota Komisi IX DPR bahwa Pos Indonesia terkait pinjaman tersebut. Saat dikonfirmasi oleh awak media terkait kebenarannya, direktur keuangan Pos Indonesia, Eddi Santosa membenarkan jika memang pihaknya melakukan pinjaman di bank, namun bukan untuk membayar hak karyawan (gaji).

Lebih lanjut dilansir dari detikFinance, Senin (22/07/2019), Pos Indonesia melakukan pinjaman untuk dipakai sebagai modal kegiatan perusahaan, dan menurutnya hal tersebut sebuah hal yang sangat lumrah dalam sebuah bisnis.

Kalau pinjam uang buat bayar gaji, nggak akan ada yang kasih pinjam. Pinjaman itu untuk modal kerja, hal yang sangat wajar dalam bisnis, kata Eddi kepada detikFinance, Senin (22/7/2019).

Eddi kemudian merinci untuk apa saja pinjaman tersebut digunakan, salah satunya untuk membayar gaji masuk dalam biaya operasi, karena gaji tidak sepenuhnya dipakai untuk membayar gaji karyawan, tapi dari gaji itulah operasi bisa berjalan.

Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi. Tapi bukan berarti pinjam uang untuk bayar gaji, tegas Eddi.

PT POS Indonesia
PT POS Indonesia | Google.com

Seperti yang diberitakan sebelumnya, isu pinjaman di bank yang dilakukan oleh salah satu BUMN tertua di Indonesia (PT Pos Indonesia) santer terdengar, isu tersebut muncul setelah salah seorang anggota DPR RI, menegur PT Pos yang diduga meminjam uang untuk membayar gaji pegawai.

Usai berita tersebut menyebar, tanpa menunggu lama, pihak Pos Indonesia menampik jika perusahaannya diisukan bangkrut. Bahkan pihaknya mengatakan jika perusahaannya kini dalam kondisi yang baik, hal tersebut diungkapkan oleh direktur keuangan PT Pos Indonesia, Eddi Santosa, yang menilai isu tersebut hanyalah isu retorik tanpa data.

Tidak benar sama sekali. Bagaimana bisa dibilang bangkrut? Jelas ini pendiskreditan tanpa data, kata Eddi kepada detikFinance, Senin (22/7/2019).

Eddi kemudian melakukan pembelaan dengan mengatakan jika kinerja perusahaan, terutama soal karyawan, termasuk hak-haknya sudah terpenuhi, mulai dari gaji, tunjangan, bahkan hingga BPJS, Eddi mengklaim tidak ada PHK yang saat ini tengah dilakukan oleh Pos Indonesia.

Hak karyawan tidak tertunda, kenaikan gaji karena cost living adjustment terus diterapkan. Tidak ada PHK karena restrukturisasi. BPJS, iuran pensiun dibayar lancar, kata Eddi

Selanjutnya, untuk kinerja pelayanan selama ini juga terbilang sangat lancar, menurutnya, Pos Indonesia masih tetap konsisten memberikan layanan postal 6 hari dalam seminggu.

(Pos Indonesia) Masih bisa memberikan Layanan Pos Universal 6 hari per minggu. Postal Services di luar negeri melayani layanan pos universal tinggal 4-5 hari per minggu, papar Eddi.

Baca juga : Sudah Jarang Digunakan, Petugas Pos Ini Tetap Gigih Berjuang Mengantarkan Surat!

Laba Rp 20T per bulan

Beriktunya terkait isu pinjaman yang viral di berbagai media, Eddi mengklaim terkendali dengan baik, semua aset juga masih dimiliki penuh tanpa agunan apapun.

Semua utang lancar, krediturnya Bank Pemerintah dan Bang Asing terkemuka di dunia. Semua aset dalam kendali full, tidak ada yang diagunkan, kata Eddi.

Turn over jasa keuangan sekitar Rp 20-an triliun per bulan, tambahnya.

PT POS Indonesia
PT POS Indonesia | Google.com
Artikel Lainnya

Baca juga: 10 Tahun Lalu, Pos Batas Negara ini kayak Kantor Lurah. 2 Tahun Setelah Jokowi Menjabat, Bentuknya Berubah Drastis, Megah kayak Resort!

Eddi juga menjelaskan selain dari pendapatan umumnya, perseroan juga mendapat pendapatan lewat layanan pemerintah, seperi penjualan materai hingga kurir pemerintahan, rata-rata nilainya Rp. 800 miliar per tahun.

Pendapatan yang bersumber dari APBN, government services. PSO, fee distribusi materai, fee collecting pajak, jasa kurir surat dinas, rata-rata sekitar Rp 800-an miliar per tahun, kata Eddi.

Untuk ranting, Eddi mengklaim Pos Indonesia mendapat ranting baik, dengan nilai A- dari lembaga pemeringkat nasional terkemuka PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia).

Kabar viral jika PT Pos Indonesia bangkrut sebelumnya ramai di media sosial, atas kabar ini pihak Pos Indonesia mengaku gerah dan menampik jika pihaknya tengah dalam masa sulit.

Tags :