Habiskan 18 M, Apel Kebangsaan di Semarang Tuai Kritikan Pedas!!!
16 Maret 2019 by refa dewa
Wah.. Pesta Pora nih namanya!!!
Gubernur Ganjar Pranowo baru-baru ini mendapat sorotan yang begitu tajam dari berbagai kalangan, bagaimana tidak, apel kebangsaan yang rencananya akan digelar di Lapangan Simpang Lima pada hari Minggu (17/3/2019) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikabarkan menggelontorkan dana sebesar Rp. 18 miliar.
Kabarnya sumber dana tersebut diperoleh dari pos Satuan Kerja (Satker) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jateng dengan nilai HPS Rp 18,086 miliar dari total nilai pagu Rp 18,764 miliar.
Sementara itu, dilansir dari sistem e-lelang Pemprov Jawa Tengah, dan untuk pemenang lelang kegiatan Apel Kebangsaan tersebut dimenangkan oleh PT. Potensindo Global, yang beralamat di Jalan Letjen Suprapto 37A Sido Mulyo Ungaran Kabupaten Semarang.
Namun ibarat peribahasa tak ada gading yang tak retak, kegiatan tersebut tetap menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) Semarang, Setyawan Budi. Pihaknya menilai kegiatan yang hanya sesaat di satu tempat tersebut mengeluarkan anggaran yang terlalu besar, jadi sangat disayangkan.
"Sangat disayangkan apabila anggaran sebesar 18 M digunakan untuk kegiatan sesaat di satu tempat. Anggaran sebesar itu akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk mengadakan kegiatan bertema kebangsaan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tengah dalam skala yang lebih kecil. Sehingga dampaknya akan semakin luas," ujar Ketua Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) Semarang, Setyawan Budi, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat (15/3/2019).
Lebih lanjut Setyawan menilai kegiatan yang bertujuan untuk menggairahkan semangat kebangsaan memang sangat memberikan dampak positif, tapi ya kembali lagi soal urusan dana yang dibutuhkan, menurut Setyawan, alokasi dana yang mencapai 18 miliar terlampau besar.
Acara bertema kebangsaan tidak harus yang selebratif, tambahnya.
Ditambah lagi, kalau berbicara soal semangat nasionalisme, sambung dia, masyarakat sejatinya sudah tahu hidup berbangsa dan bernegara itu harus seperti apa, jadi kemasan acara tidak harus wah.
Tujuannya bagus, hanya caranya saja yang kurang tepat. Semestinya penyelenggara juga mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat kita saat ini," tandasnya.
Dilansir dari Kompas.com, Sabtu (16/3/2019) Apel Kebangsaan bertema "Kami Merah Putih" tersebut menyiagakan kurang lebih 1.300 personel gabungan TNI dan Polri, para personel keamanan ini memiliki tanggung jawab menjaga kurang lebih 130 ribu warga masyarakat yang hadir dalam acara.
Rinciannya sebanyak 800 personel keamanan dari Polri, 300 personil dari TNI dan sisanya dari Satpol PP serta Dishub Pemprov dan Pemkot Semarang, ujar Kabag Ops Polrestabes Semarang, AKBP Iga DP Nugraha, di Rumah Dinas Gubernur Jateng, Kamis (14/3/2019).
Petugas keamanan nantinya akan menjaga disejumlah titik, baik di panggung utama maupun di lokasi parkir dan lainnya. Tak menutup kemungkinan para petugas keamanan ini juga bergerak secara dinamin demi menjaga ketertiban acara.
Sementara itu, pihak kepolisian juga sudah mulai beroperasi sejak Senin awal pekan untuk meningkatkan operasi Cipta Kondisi Kondusif dengan menggelar razia dan sebagainya, tujuannya tentu memastikan pelaksanaan nanti aman terkendali tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
Rencananya apel yang digelar pada jam 06.00 WIB hingga 12.00 WIB itu bertujuan untuk mengibarkan semangat nasionalisme, sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat juga turut hadir.
Saat ditanya apakah apel kebangsaan ini mengandung unsur politi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah Achmad Rofai, menepis kabar tersebut, menurut pihaknya apel kebangsaan itu murni kegiatan menumbuhkan semangat nasionalisme dan tidak ada unsur politis.
Tidak ada atribut yang berkaitan dengan pilpres atau pileg, yang ada hanya merah putih. Semua nanti pakai ikat kepala merah putih. Ini hanya kebetulan saja pelaksanaannya mendekati pemilu, tapi tidak ada kaitannya, ujarnya.
Kendati demikian, Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai kalau kegiatan itu rawan pelanggaran netralitas ASN, karena dilaksanakan tepat satu bulan sebelum Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Ia menilai kegiatan itu rawan pelanggaran netralitas ASN, karena dilakukan tepat 1 bulan sebelum pemilihan.
Apel siaga besar-besaran juga warning, agar hati-hati, kata Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, saat konferensi pers di Posko Pamularsih, Semarang, Kamis (14/3/2019).
Mantan calon Gubernur Jateng ini menilai, upaya pengerahan massa di waktu dekat menjelang Pemilihan berpotensi untuk terjadi pelanggaran netralitas, oleh sebab itu ia meminta agar sejumlah pihak tidak menjadikan acara tersebut sebagai ajang kampanye salah satu pasangan calon.
Kami belum tahu. Tapi pengerahan ASN, perangkat negara di akhir kampanye itu perlu dilihat dengan cermat, ucap mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini
Kalau kampanye, sumbernya harus dari calon, dan jangan dari APBD. Itu tolong nanti dicek. Mudah-mudahan tidak terjadi pelanggaran netralitas, pungkasnya.
