Fahri Hamzah Sebut Pidato 'Visi Indonesia' Jokowi Berbau Orde Baru

"Terus terang pidato itu seperti yg saya katakan sangat berbau pembangunanisme. Mereduksi narasi besar kita pasca 21 tahun reformasi, yaitu tentang negara sebagai penjamin tegaknya demokrasi dan negara hukum yang demokratis," kata Fahri (CNNIndonesia.com).

Di sisi lain, Fahri Hamza mengatakan, hal lain di luar prinsip pembangunan berpotensi disingkirkan oleh pemerintah.

"Karena kalau memakai perspektif pembangunanisme sepertinya ada yang dijanjikan sebagai kemajuan ekonomi, maka yang lain-lain dapat kita korbankan," kata dia.

Fahri menilai pidato Jokowi mengandung perspektif ‘pembangunisme’ itu mirip dengan trilogi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah zaman orde baru.

Baca juga: Masih Banyak Pelanggaran, Jokowi Dikritik Tak Bahas HAM! TKN: Ini Bukan Pemerintahan Malaikat

Trilogi pembangunan itu, kata dia, seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Lalu ia mengatakan seperti trauma jika mendengar trilogi pembangunan zaman orba.

"Jadi seperti trauma kita mendengar trilogi pembangunan di zaman orba dulu, seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Sekarang itu sepertinya presiden ingin membangun infrastruktruktur besar-besaran, mempercepat pembangunan ekonomi," kata dia

Selain itu, Fahri Hamzah juga menyoroti pidato Jokowi yang menyatakan tidak ada tempat bagi siapapun yang mengganggu Pancasila.

Baca juga: ‘Diserang’ Usai Bertemu Jokowi, Prabowo Akan Temui Pendukungnya yang Marah

Fahri Hamzah khawatir ideologi tersebut akan digunakan Jokowi untuk ‘memukul’ siapa saja yang mengkritiknya dalam periode 5 tahun yang akan datang.

"Kemungkinan kita tak bisa diskusi lagi soal itu, atau negara menggunakan ideologi untuk memukul orang yang mengkritik terhadap pembangunanisme negara," kata dia.

Tak hanya itu, Fahri juga menilai pidato Jokowi berpotensi untuk membungkam oposisi. Salah satunya adalah pihak oposisi dilarang untuk mengkritik dan menghina kinerja pemerintah.

"Lalu oposisi diberikan syarat-syarat, seperti harus santun, harus sesuai budaya ketimuran, harus tak menghina dan sebagainya, yang embel-embel belakangnya nanti dapat menjadi sebab bagi pembungkaman terhadap oposisi," kata dia

Fahri menyarankan agar para jubir Jokowi menjelaskan kembali substansi pidato tersebut agar lebih jelas. Ia tak menginginkan bila Jokowi disetir pihak lain yang berpotensi membuat demokrasi di Indonesia hancur ke depannya.

"Mereka-mereka yang canggih dan mengusung ide liberal dan sekuler, jangan diam. Dengan cara anda diam, anda membiarkan ada orang lain yang men-drive sikap presiden, ini berbahaya bagi kelangsungan demokrasi ke depan," kata Fahri.