Masih Banyak Pelanggaran, Jokowi Dikritik Tak Bahas HAM! TKN: Ini Bukan Pemerintahan Malaikat
15 Juli 2019 by Moseslaz
Sebelumnya, Oktober 2018 Jokowi mendapat Rapor Merah dari Komnas HAM
Baru saja memberikan pidato Syukuran Nasional dan rencana di periode keduanya, Presiden Indonesia Joko Widodo sudah mendapatkan kritik.
Adalah Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) yang mengkritik penyampaian visi Presiden terpilih itu. Jokowi dinilai lebih banyak membahas soal masa depan ekonomi nasional dan tak menyinggung banyak hal soal pembangunan negara hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).
DIlansir melalui CNNIndonesia.com, Direktur Eksekutif ICJR Anggara berpendapat, untuk mendorong pembangunan ekonomi, perlu pembangunan negara hukum demi kepastian berusaha di Indonesia.
"Dalam konteks pidato presiden, ICJR mengingatkan bahwa pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," katanya melalui keterangan tertulis.
Anggara mengatakan, pembangunan negara hukum bukan hanya bagian dari agenda kerja pemerintahan, tapi juga adalah kewajiban konstitusional untuk setiap Kepala Negara.
Baca juga: Akhir Rivalitas Pilpres 2019, Jokowi dan Prabowo Berpelukan di MRT!
Menanggapi pernyataan ICJR, Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Aria Bima menepis anggapan Jokowi tak memprioritaskan permasalahan hukum dan HAM.
Namun menurutnya, Jokowi memang lebih memprioritaskan persoalan ekonomi dalam penyampaian visi nya dalam acara Syukuran Nasional 2019 yang diadakan di Sentul International Convention Center (SICC).
"Ini tadi kan persoalan ekonomi ya, kalau persoalan hukum dan HAM tentu tidak hanya kita tetapi persoalan dunia. Tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang harus dirampungkan oleh Pak Jokowi," ucap Aria.
Baca juga: Tanggapi Prabowo Jokowi Berdamai di MRT, Amien Rais: Kok Nyelonong?
Aria juga tak menampik bahwa masih banyak persoalan hukum dan HAM selama masa kepemimpinan Jokowi lima tahun terakhir. Tapi ia menekankan pentingnya kompetensi agar Indonesia memiliki daya saing tanpa meninggalkan permasalahan hukum dan HAM.
"Ya pasti (masih ada persoalan). Ini bukan pemerintahan malaikat, ada sesuatu yang kurang. Tentu kita tidak ingin membangun Indonesia yang berdaya saing, yang mempunyai kompetensi dalam konteks persaingan global tapi meninggalkan persoalan HAM," katanya.
Dalam pidatonya di Syukuran Nasional 2019, Jokowi merinci tahapan pembangunan satu per satu. Pertama adalah pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan lebih cepat.
Kedua pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Jokowi ingin memberikan prioritas pembangunan SDM karena merupakan kunci Indonesia ke depan, mulai dari menjamin kesehatan ibu hamil dan kesehatan bayi.
Ketiga, mengundang investasi seluas-luasnya, dengan tujuan membuka lapangan sebesar-besarnya. Keempat reformasi birokrasi struktural agar suatu lembaga semakin sederhana dan lincah. Kelima, ia menjamin bahwa penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran.
Sebelumnya pada Oktober 2018 lalu, Komnas HAM memberikan rapor merah terhadap empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi terkait kasus penyelesaian HAM berat. Rapor merah tersebut diberikan karena belum ada kemajuan dalam penyelesaian kasus HAM berat.
Hukum dan HAM memang adalah salah satu faktor penting yang juga harus menjadi prioritas bagi pemerintah kedepannya. Menurutmu sendiri, bagaimana soal Jokowi yang tak menyinggung hukum dan HAM di pidato Syukuran Nasional guys?
