CEO Bukalapak Sebut 'Presiden Baru', Warganet Serukan #UninstallBukalapak!
15 Februari 2019 by Talitha Fredlina
Salah langkah nih!
Kamis (14/2) malam, cuitan milik Achmad Zaky CEO Bukalapak menjadi viral karena menyebut ‘presiden baru’. Dalam cuitannya tersebut ia mengkritik alokasi dana riset dan pengembangan Indonesia yang tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Menurutnya, Industri 4.0 yang digadang-gadang oleh pemerintah adalah omong kosong belaka jika dana yang dianggarkan untuk riset dan pengembangan hanya 2 Bilyun USD. Ia pun melengkapi argumennya tersebut dengan data yang diambilnya dari tahun 2016.
Cuitan ini kontan mendapat kecaman dan perlawanan dari warganet pendukung Jokowi yang lantas membalas dengan tagar #UninstallBukalapak. Tagar ini sempat menghiasi daftar trending Twitter dan mencapai jumlah cuitan sebanyak puluhan ribu. Tidak berhenti di situ, warganet pun juga beramai-ramai meninggalkan komentar negatif dan bintang satu di laman aplikasi Bukalapak di Play Store sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap cuitan Achmad Zaky. Mereka menyayangkan Bukalapak yang sering kali diendorse oleh Presiden Jokowi sebagai produk startup anak bangsa justru dianggap berbalik merugikan Jokowi dengan cuitan tersebut.
Meski rating Bukalapak masih berada di angka 4.3, namun gerakan #UninstallBukalapak ini tetap mengkhawatirkan. Achmad Zaky lantas mengambil langkah cepat untuk mengklarifikasi dan menyatakan bahwa kata ‘presiden baru’ yang dilontarkannya tidak terkait dengan pilpres melainkan siapa pun yang menjabat kelak. Hal ini diungkapkannya lewat sebuah tweet.
"Bangun-bangun viral tweet saya gara-gara 'presiden baru' maksudnya siapa pun, bisa Pak Jokowi juga. Jangan diplintir ya :) let's fight for innovation budget"
Lebih lanjut, Achmad Zaky juga menjelaskan bahwa tweet kontroversial yang kini telah dihapusnya tersebut hanyalah bentuk kepeduliannya terhadap kemajuan bidang riset dan pengembangan di Indonesia. Menurutnya, dalam 20-50 tahun mendatang Indonesia perlu mendongkrak anggaran riset dan pengembangannya jika mau bersaing dengan negara-negara lain. Ia juga meminta maaf pada pendukung Jokowi jika menimbulkan mispersepsi dan ia sama sekali tidak memiliki niat buruk saat mengunggah tweet pertamanya tersebut.
Meski cuitannya menuai pro kontra, namun secara esensi Indonesia memang masih memiliki persentase anggaran riset dan pengembangan yang rendah. Melansir dari Geotimes, anggaran riset dan pengembangan pemerintah Indonesia hanya mencapai 0,3 persen dari GDP pada tahun 2017 silam. Persentase yang kecil ini membuat Indonesia berada jauh di bawah negara-negara tetangganya seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini memang mesti menjadi PR bagi pemerintahan selanjutnya untuk lebih memperhatikan aspek tersebut.
Terlepas dari data dan kritik Pemerintah, blunder akibat tweet CEO Bukalapak ini menjadi pertanda bahwa suasana jelang Pilpres 2019 kini kian memanas. Figur publik harus hati-hati dalam menyuarakan pendapat agar tidak dianggap berafiliasi dalam kubu politik tertentu. Kasus Bukalapak ini menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih berhati-hati terutama dalam situasi politik yang panas ini. Tetap pegang teguh asas demokrasi yang menerima berbagai pilihan politik yang berbeda dan bertarung secara adil lewat ajang pemungutan suara.
