Beda sama PKS, Gerindra Sebut Tidak Ada 'Oposisi' di Sistem Presidensial

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan siapa pemenang Pilpres 2019, dan saat pengumuman itu pula salah satu pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Sandiaga Uno juga mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf terpilih sebagai presiden dan wakil presiden untuk masa bhakti 2019 - 2024.

Dengan terpilihnya Jokowi-Ma'ruf juga turut membuat partai koalisi dari kubu 02 pun membubarkan diri, dan dikabarkan pula Prabowo Subianto juga memberikan kebebasan buat para partai koalisi menentukan jalan kedepannya masing-masing.

Meski Prabowo memberi kebebasan buat para partai pengusung untuk menentukan jalan politik kedepan, namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap bersikeras akan selalu setia bersama Gerindra dan menyarankan agar koalisi Adil Makmur tetap solid.

Gerindra berkata sebaliknya

Hal berbeda justru diungkapkan oleh Partai Gerindra, pihaknya memang menghormati ajak PKS agar semua partai koalisi tetap menjadi oposisi, namun Gerindra sebagai salah satu pengusung Prabowo-Sandiaga, mengaku memiliki pertimbangan lain terkait jalan politik yang akan ditempuh kedepannya.

Lewat Ketua Bidang Advikasi DPP Gerindra, Habiburokhman, menyatakan jika Partai Gerindra memiliki pertimbangan sendiri, hal tersebut disampaikan kepada wartawan, Selasa (2/7/2019).

Kami sangat hormati pilihan PKS karena mereka sahabat setia kami. Tapi kami punya pertimbangan sendiri, ujarnya

Saat pihak wartawan meminta penjelasan lebih lanjut, Habiburokhman pun tak enggan untuk menjelaskan jika dalam sistem presidensial, oposisi sebenarnya tidak benar-benar ada, Habiburokhman juga menjelaskan kalau posisi Gerindra sebenarnya tidak benar-benar bersebrangan dengan pemerintah.

Secara de jure, nggak ada istilah oposisi dalam format ketatanegaraan kita, karena yang kita anut sistem presidensial. Secara de facto, sejak Gerindra berdiri sampai saat ini juga nggak pernah benar-benar berseberangan dengan eksekutif, ujar Habiburokhman.

Bahkan Habiburokhman mengklaim jika selama ini Gerindra justru selalu mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai baik bagi rakyat, sedangkan untuk kebijakan yang tidak baik akan dikritisi secara baik dan santun.

Kebijakan eksekutif yang baik kita wajib dukung, yang kurang baik kita ingatkan dengan cara yang baik dan santun. Hal yang sama sepertinya akan berlaku lima tahun ke depan, ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengajak semua pihak (partai koalisi) pendukung Prabowo-Sandi agar tetap menjadi oposisi. Mardani juga mengatakan jika hal tersebut juga merupakan bagian dari tindakan untuk mengawal kebijakan Jokowi di periode berikutnya.

Nggak ada kalau upaya yang serius karena masing-masing partai punya kebebasan, tetapi kami bicara di ruang publik, ayo semua rekan-rekan koalisi 02 kita sudah bubar, kita bertransformasi jadi satu, kita sama-sama bangun negeri ini walaupun jadi oposisi tapi tetap itu pekerjaan yang mulia, jelas Mardani.