Asoy! Dikenal Sebagai Kabupaten Miskin di Jawa Barat, Bupatinya Malah Beli Mobil Rp 1,9 M!
12 Maret 2019 by refa dewa
Mending Lamborghini om... eh!?
Menjadi publik figur atau kepala daerah (politisi) terbilang gampang-gampang susah, mau ngapain aja pasti disorot, ruang privasi pun semakin menipis karena apa-apa terekpos media, apalagi soal memenuhi kebutuhan hidup.
Mungkin ini yang membedakan antara politisi dalam negara dan luar negeri, di luar sana, jarang tersorot, kalau nggak melakukan hal yang tergolong ekstrim, misal affair dengan teman sekerja atau memutuskan keputusan kontroversial yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.
Kalau dalam negeri dengan kode +62 ini beda, disini nggak cuma berhubungan kerjaan doang, hal-hal diluar itu juga turut tersorot media.
Contohnya saja, seperti baru-baru ini yang viral di dunia maya, salah seorang kepala daerah ketanggor membelu mobil dinas Land Cruiser Prado dengan harga yang sangat fantastis, yakni Rp 1,9 miliar, kepala daerah yang menjabat bupati Pandeglang, Banten ini sontak menjadi bumbu masakan media, jadi bahan pemberitaan di segala medaia.
Dilansir dari detik.com, istri eks Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusumah, yang biasa dipanggil mbak Irna Nurlita itu lantas tak tinggal diam mendengar kabar miring tersebut, lewat suaminya, mbak Irna buka suara dan menjelaskan mobil itu memang diperlukan, melihat kondisi geografis Pandeglang dan bukan untuk keperluan pribadi.
Pandeglang itu tidak seperti di Jakarta sehingga diperlukan mobil 4WD, termasuk untuk tamu yang kadang-kadang pakai heli, pakai sedan. Tapi itu mobil rakyat. Itu mobil nggak jadi milik (pribadi), itu mobil rakyat, fasilitas," ujar Dimyati kepada wartawan, Selasa (12/3/2019).
Tak hanya menjelaskan peruntukannya, mantan Bupati itu juga menjelaskan kalau semua itu sudah duatur dalam Permenkeu Nomor 76/PMK.06/2015. Kapasitas maksimal silinder untuk mobil dinas kelas SUV, menurut Dimyati, adalah 3.500 cc.
Karena di peraturannya itu cc, aturannya 3.500 cc. Speknya sama, kalau melebihi cc yang ditentukan, saya kan membuat peraturan UU, waktu membuat UU begitu, jelas aturannya. Masalah harga mobil, disesuaikan dengan mobilnya. Kan yang ditentukan bukan nilainya, tapi cc-nya, tuturnya.
Pria yang kini banting haluan dari PPP ke PKS ini juga berkomentar pihaknya bisa saja melakuakn pengadaan mobil dinas dengan harga yang lebih rendah daripada Land Cruiser Prado yang bikin heboh ini.
Tapi ada tapinya, ia hanya memastikan mobil tersebut bisa digunakan untuk mobilitas kerja Bupati selanjutnya.
Sebetulnya bisa seperti Fortuner. Mobil itu sebagai fasilitas dan tidak hanya digunakan Bu Irna, tapi untuk tamu negara. Banyaklah. Sehingga diperlukan kendaraan. Memang harganya mahal, kalau lihat di media Rp 1,9 miliar. Kalau lihat harganya terlalu tinggi sih, tapi sudah dibeli. Yang penting tidak boleh jadi milik sendiri, karena ini mobil pemerintah, mobil rakyat, kata Dimyati.
Seperti yang dibertakan sebelumnya pembelian mobil ini memang memicu sensasi apalagi harganya yang sangat tinggi, ditambah lagi pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada tahun lalu (2018) hanya Rp. 205 miliar.
Dan kabarnya, wilayah Pandeglang hingga sampai saat ini masih masuk kategori kabupaten yang tertinggal dibanding daerah lainnya se-Banten.
Bahkan gara-gara mobil ini, sampai-sampai tak hanya para media yang berburu, pihak lain seperti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM mengkritik kebijakan ini.
Kebijakan ini jelas tidak sensitif sosial. Tidak peka pada situasi kemiskinan di daerahnya. Sangat disayangkan dilakukan oleh kepala daerah yang harusnya bekerja keras untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan bukan malah menikmati fasilitas mewah, kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril kepada detikcom, hari ini.
Untuk urusan mobil dinas, harga Rp 1,9 miliar memang tergolong tinggi, mending sekalian beli Lamborghini eh....
