Heboh Seniman Non-Muslim Ditolak Tinggal di Dusun Karet Bantul, Kini Larangannya Dicabut!
03 April 2019 by Ririh Dirja
Walaupun peraturan sudah dicabut, Slamet tetap ingin pindah.
Seorang pemeluk agama Katolik bernama Slamet Jumiarto (42) yang berprofesi sebagai seniman sempat mengalami perlakuan diskriminatif dari warga di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Slamet sempat disuruh pindah oleh warga sekitar karena masalah perbedaan agama.
Dilansir dari Detik.com, Kepala Dusun Karet, Iswanto menyatakan bahwa aturan tersebut bermula saat 30 warga berkumpul dan membuat kesepakatan. Hal itu dikarenakan permasalahan pemakaman di Dusun Karet.
"Peraturan itu dibuat tahun 2015 karena pertama kali masalah makam dan merembet ke masyarakat. Maksudnya dari warga gitu karena belum ada non-muslim yang dimakamkan di situ, jadi maksud warga saat itu mengantisipasi saja sebetulnya," ujarnya.
Awalnya Slamet sempat ditolak oleh pak RT
Slamet diketahui seorang warga Semarang yang sudah 19 tahun tinggal di Jogja. Ia mulanya mencari rumah kontrakan lewat media sosial dan akhirnya menemukan rumah dengan harga Rp 4 juta per tahunnya.
Karena dianggap murah dan luas, maka Slamet pun berinisiatif untuk pindah ke rumah tersebut bersama dengan anak dan istrinya. Ia pun juga sudah sempat memindahkan barang-barangnya ke rumah tersebut.
Ia mulai menempati rumah tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019. Tapi sayangnya saat meminta izin tinggal ke pak RT, ia ditolak karena kolom agama di KTP dan KK beragama Katolik.
"Hari Minggu saya menemui pak RT (RT 08) untuk izin dan sekalian memberikan fotokopi KTP, KK, dan surat nikah. Tapi begitu dilihat (fotokopi KTP, KK, dan surat nikah) dan tahu kami non-muslim, kami ditolak (tinggal di rumah kontrakan) sama pak RT," terang Slamet.
Peraturan tersebut dinilai melanggar UUD 1945
Peraturan yang dinilai diskriminatif tersebut memang bisa mencoreng nilai Kebhinekaan di Indonesia. Tidak hanya itu saja, aturan ini juga sudah melanggar UUD 1945. Karena sempat menuai kontroversi, akhirnya peraturan itu sudah dicabut. Hal ini juga dibenarkan oleh Iswanto.
"Karena ada permasalahan yang sifatnya mendiskreditkan warga atau non-muslim dan karena sudah melanggar peraturan undang-undang, kami sepakat aturan itu (pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet) kami cabut. Serta permasalahan sama Pak Slamet sudah tidak ada," jelasnya.
"Masalah tinggal, karena Pak Slamet sudah mau pindah dan punya tempat lain, itu terserah. Yang jelas, aturan sudah dicabut karena pertimbangan dari kami aturan tidak tidak sesuai dengan UUD 1945," sambung Iswanto.
Tanggapan Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Peraturan yang melarang warga non-muslim untuk tinggal di Dukuh Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul itu juga diprotes oleh ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana. Menurutnya setiap WNI berhak tinggal di daerah mana pun yang ada di Indonesia. Karena jika dilarang, sama halnya dengan menodai UUD 1945.
"Semua orang itu berhak untuk tinggal di mana pun, begitu. Karena memang ini (amanat) undang-undang kita seperti itu," kata Yoeke.
"Pak Gubernur (DIY) pernah menyampaikan kepada masyarakat, ketika akan membuat sebuah kesepakatan yang mengikat itu sebaiknya harus berhati-hati dan bisa (mengacu) aturan-aturan yang ada di atasnya," imbuhnya.
Seorang seniman bernama Slamet yang ditolak warga karena perbedaan agama ini sempat menuai kontroversi di masyarakat. Walaupun akhirnya peraturan itu dicabut, Slamet dan keluarga memutuskan untuk tetap pindah dari rumah kontrakan tersebut.
"Sebenarnya secara pribadi ingin tinggal di sini tapi istri dan anak-anaknya ingin pindah saja, mungkin mereka sudah tidak kuat secara psikologis, jadi lebih baik menurut saya pindah saja," ungkap Slamet.
