Tolak Perintah Jokowi, Kepala BKPM: Ada Gubernur Rasa Presiden!
20 Februari 2020 by refa dewa
Kepala BKPM: Ada Gubernur Rasa Presiden!
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia beberapa saat yang lalu mengeluarkan pernyataan yang cukup menghebohkan, bagaimana tidak. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2015–2019 itu mengeluarkan statmen yang mengatakan jika masih ada gubernur di Indonesia yang merasa seperti presiden.
Hal tersebut diungkapkan usai Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Menurut Bahlil, gubernur yang diduga brasal dari Kalimantan itu menurutnya tidak mau mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 Percepatan Kemudahan Berusaha.
Padahal melalui Inpres tersebut, Presiden Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Alih-alih hanya terpusat, kewenangan itu juga sebenarnya sudah diratakan ke tiap daerah alias dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga sudah melayangkan surat ke seluruh kepala daerah untuk mendelegasikan perizinan yang ada kepada DPMPTSP.
Namun dari semua kepala daerah, sayangnya ada satu gubernur yang terbilang cukup "bandel" alias tidak mau mematuhi Inpres Presiden Jokowi.
Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, 'Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh, kata Bahlil, Rabu (19/2/2020).
Baca juga : Gubernur Jawa Timur Beri Isyarat Sekolah Cukup 3 Hari Saja!

Tak hanya sekali dua kali, Bahlil kini langsung menyampaikan gubernur rasa presiden tersebut dihadapan Presiden Jokowi. Meski dia enggan membuka identitas gubernur yang bersangkutan tersebut.
Tak hanya gubernur, Bahlil juga mengklaim ada bupati yang belum memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tersebut.
Bahlil tak segan-segan menyindir kepala daerah itu sudah setara presiden, hal tersebut disampaikan saat menyampaikan laporan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 pada hari ini. Rakornas dibuka secara resmi oleh Jokowi.
Baca juga : Misteri Presiden Ke-7 Republik Indonesia Menurut Ramalan Jayabaya

Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7). Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo, katanya di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).