Puluhan Petugas KPPS dan Anggota Polri Meninggal Dunia Akibat Kelelahan, Demokrasi Membawa Korban?
21 April 2019 by Talitha Fredlina
Siapa yang bertanggung jawab atas kematian mereka?
Tidak hanya diwarnai intrik politik dan klaim kemenangan kedua capres saja, pemilu serentak 2019 ini pun diwarnai dengan kabar duka. Pasalnya, beberapa jiwa harus melayang demi melangsungkan pemilu 2019, baik dari anggota KPPS atau bahkan dari pihak Polri.
Kematian para anggota KPPS banyak disebabkan oleh kelelahan dan serangan jantung. Mereka memang bertugas menghitung suara dan bisa menghabiskan waktu berhari-hari tanpa istirahat demi menjaga kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2019.
Di Jawa Barat saja, tercatat sudah ada 10 orang anggota KPPS yang meninggal dunia. Salah satunya, ketua KPPS di Bekasi yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dengan truk. Beberapa pun meninggal akibat pembuluh darah yang pecah atau kelelahan.
Belum lagi jika dihitung yang berasal dari kabupaten lain, seperti di Jawa Timur dan di Lampung. Sejauh ini terhitung sudah ada 31 petugas KPPS yang meninggal dunia di seluruh Indonesia, dilansir dari Tirto.id.
Sebelumnya, KPU sempat menyatakan akan memberikan santunan bagi mereka yang meninggal dunia. Komisioner KPU Ilham Saputra dilansir dari Detik.com membuka kemungkinan akan diberikannya santunan pada keluarga petugas KPPS yang meninggal dan dirawat di rumah sakit.
“Menurut kami mereka (petugas KPPS) pahlawan demokrasi yang kemudian nanti akan berikan penghargaan kepada mereka semua. Ya bisa nanti orang sakit kita beri santunan, orang meninggal juga kita santuni,” ujar Ilham dikutip dari Detik.com.
Namun ketua KPUD Jawa Barat di mana 12 orang petugas KPPS meninggal mengungkapkan bahwa santunan itu masih diupayakan dan belum pasti terealisasikan.
“Agak susah [memberikan santunan]. Tidak mengenal santunan. Tadi kami koordinasi dengan pemerintah provinsi, kami upayakan ada santunan,” tutur Rifqi dikutip dari Tirto.id.
Kematian para petugas KPPS ini direspon oleh komisi II DPR dengan himbauan untuk evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan pemilu. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, pelaksanaan demokrasi tak semestinya dibayar dengan nyawa rakyat.
“Pertama ini darurat. Nyawa manusia tidak seimbang dengan pelaksanaan demokrasi sebesar apapun. Harus ada evaluasi SOP menyeluruh. Data yang ada belum tentu semua terlaporkan. Kita harus amat menyayangi semua pejuang demokrasi,”
Doa tertutur untuk para pejuang demokrasi yang telah gugur dalam upaya menyelenggarakan pemilu serentak ini, termasuk pula mereka yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Semoga perjuangan mereka tak sia-sia dan hasil dari pemilu 2019 ini mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
