Kontroversi Bagi Kekuasaan 55:45 Ala Amien, Dewan Kehormatan PAN: Sama-Sama Bantu Jokowi
23 Juli 2019 by Titis Haryo
Amien Rais mensyaratkan dua hal jika Jokowi ingin rekonsiliasi, yaitu membagi kekuasaan 45 persen ke kubu Prabowo hingga akomodasi keinginan PA 212.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mensyaratkan pembagian kekuasaan sebesar 55:45 jika Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) ingin menjalin rekonsiliasi dengan Prabowo.
Selain itu, Amien Rais juga meminta pemerintahan Jokowi untuk bisa mengakomodir seluruh keinginan pendukung Prabowo-Sandi seperti Persaudaraan Aksi (PA) 212.
Pernyataan itu lantas menjadi kontroversi ditengah ‘damai’-nya Prabowo dan Jokowi di MRT. Berikut penjelasan Dewan Kehormatan PAN terkait pernyataan kontroversi Amien Rais.
Maksud bagi kekuasaan 55:45
Dilansir dari Kompas.com, Senin (22/7), Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibobo mencoba menjelaskan maksud pernyataan Amien Rais yang menyinggung pembagian kekuasaan 55:45 dengan kubu Jokowi.
Dia lalu menjelaskan jika angka 55:45 merupakan penggambaran kursi pemerintahan yang nanti bisa diisi jika rekonsiliasi benar-benar terjadi antara kubu Jokowi dan Prabowo.
Pria yang juga kader PAN itu juga menegaskan jika ide pembagian kekuasaan tersebut untuk membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
"Artinya, nanti 55 ditambah 45 sama dengan 100 persen. Itu bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden,” jelas Drajad.
Baca Juga: Jokowi Ajukan Peninjauan Kembali Kebakaran Hutan, Lembaga Hukum Lingkungan: Alangkah Lucunya
Minta aspirasi PA 212 diakomodir
Drajad juga menyebut jika pernyataan Amien Rais yang menyinggung pembagian porsi kekuasaan itu sudah sesuai dengan aspirasi kelompok pendukung Prabowo-Sandi.
Syarat lain seperti menyelaraskan platform atau program milik Jokowi dan Prabowo juga harus dilakukan. Dimana salah satu yang disinggung adalah penyelesaian hak konstitusional yang menjerat Rizieq Shihab.
“(Pernyataan Amien Rais) mengakomodasi aspirasi dan perjuangan para pendukung Prabowo, termasuk tentunya jamaah (PA) 212,” ungkap Drajad.
Baca Juga: Ramalan Gempa Dahsyat dan Tsunami 20 Meter Terjang Pesisir Jawa, Ini Penjelasan BMKG!
Pernyataan kontroversi Amien Rais
Sebelumnya, Amien Rais menyampaikan sebuah pernyataan yang memancing banyak pro dan kontra setelah adanya pertemuan antara Jokowi dan Prabowo.
Dia lantas memastikan jika tidak ada perundingan rekonsiliasi dalam pertemuan tersebut dan memberikan syarat jika Jokowi benar-benar serius ingin bekerja sama dengan kubu Prabowo-Sandi.
“Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platform-nya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo Sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air dan lain-lain,” ucap Amien dikutip dari Detik.com, Senin (22/7).
“Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55:45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya,” lanjutnya saat memberikan sambutan acara di Gedung Dakwah, Kramat Raya, Jakarta.
Perundingan rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi memang menjadi isu yang semakin panas pasca pertemuan keduanya di Stasiun MRT
Amien Rais sebagai orang kepercayaan Prabowo pun memastikan jika keinginan Jokowi untuk rekonsiliasi harus memenuhi dua syarat terlebih dahulu.
Lobi-lobi politik ala Amien Rais ini kini terus menuai kontroversi karena adanya syarat yang meminta pembagian jatah kekuasaan dengan perbandingan 55:45 persen.
