Disebut Berkali-Kali Dalam Debat Pamungkas, Ternyata Super Holding BUMN Idenya Pria Ini!
15 April 2019 by refa dewa
Ternyata direncanakan sejak 1998!
Dalam debat ke-5 Pilpres 2019, calon presiden 2019 - 2024, Joko Widodo beberapa kali melontarkan wacana 'Holding BUMN' atau hemat katanya menyatukan semua BUMN milik pemerintah sesuai dengan fungsinya.
Namun, wacana yang terucap dari bibir Joko Widodo pada akhir pekan lalu tersebut ternyata bukan hal baru, hal. Usut punya usust super holding pelat merah ternyata sudah pernah dibahas sejak jaman Orde Baru atau rezim Presiden ke-2 Soeharto.
Dilansir dari detikFinance, pria yang pertama kali mewacanakan super holding BUMN itu bernama, Tanri Abeng. Dalam sebuah wawancara khusus di University Jakarta, September silam, mantan menteri pertama BUMN itu memberikan penjelasan terkait super holding BUMN.
Kala itu, dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN mulai 16 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 di Kabinet Pembangunan VII. Saat itu, kementeriannya bernama Kementerian Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Lebih lanjut Tanri bercerita kalau, kata 'Pendayagunaan' dalam kementrian bertujuan agar semua BUMN milik pemerintah bisa diberdayagunakan, sehingga kinerjanya meningkat dan mampu menutupi lubang-lubang hutang milik negara.
Menteri Pendayagunaan BUMN merangkap Kepala Badan Pembina BUMN yang punya executive power. Menteri Negara tidak punya, katanya Tanri kala itu.
Tanri sapaan akrabnya juga mengklaim kala itu dirinyalah yang membuat cetak biru (blue print) BUMN, dan hampir 10 tahun berikutnya sejak ia menjabat yakni tahun 2000-2010 kementrian tetap dipertahankan, namun di tahun 2010, kementrian negara resmi dihapus.
Jadi yang tesisa hanyalah Badan atau istilahnya super holding BUMN. Nah untuk urusan mekanisme fungsi, super holding BUMN ini juga akan berperang sebagai pengelola semua BUMN yang ada di Indonesia, dan sengaja dibentuk agar terlepas dari kepentingan politik penguasa.
Kenapa? Supaya tidak lagi berbau politik. Tapi kan nggak pernah diubah kan? Yang diubah malah menterinya, ganti 7 kali, ujarnya.
Tanri juga melanjutkan pada masa 2010-2015, Badan memang sudah dihapus, dan tinggal holding company yang dikepalai oleh seorang kepala badan bukan menteri seperti sekarang, jadi jika blue print saya direalisasikan seharusnya BUMN itu murni holding company
Kemudian, dalam blue print saya itu tahun 2010 tidak ada lagi menteri yang ada kepala badan. Lima tahun kemudian yaitu 2015, artinya tahun depan kalau blue print saya dijalankan, itu tidak ada lagi badan tetapi murni holding company. Seperti usul saya 15 tahun yang lalu ke Pak Harto, ungkap Tanri.
Sayang, ide cerdas Tanri Abeng hanyalah sebatas di atas kertas, usulan yang ia ajukan kepada Presiden Soeharto tidak pernah terwujud, tak heran Tanri juga memiliki rasa kekecewaan akhirnya gagalnya pembentukan super holding BUMN tersebut.
Jadi, satu-satunya merger yang berhasil merger itu adalah Bank Mandiri. Masih saya juga yang melakukan, ujarnya.
Akibat kegagalan pembentukan super holding BUMN di era Presiden Soeharto, dan minimnya perhatian di pemerintah-pemerintah sesudahkan, BUMN Indonesia nasibnya kini tertinggal jauh dengan BUMN negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.
Setelah saya, tidak ada. Makanya itu yang saya kecewa. Yang saya anggap tidak optimal. Saya katakan saya kecewa. BUMN kita itu masa utuhnya hanya separuh dari satu perusahaan Malaysia. Petronas itu US$ 20 miliar, kita di bawah US$ 10 miliar. Malu kita, tutupnya
Seperti yang dibertakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo akan membangun super holding BUMN ke depan, dan beberapa holding tersebut berkaitan dengan konstruksi, migas, dan berkaitan dengan pertanian, perkebunan serta perdagangan.
