PKS : Uji Kelayakan dan Kepatutan Wakil Gubernur DKI Adalah Tindakan yang Meremehkan!

PKS : Uji Kelayakan dan Kepatutan Wakil Gubernur DKI Adalah Tindakan yang Meremehkan!

Mencari yang terbaik atau memandang sebelah mata?

Setelah melalui waktu yang cukup lama dan tarik ulur antara Gerindra dan PKS untuk mencari pengganti Sandiaga Uno yang mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta demi bisa melaju menjadi Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kesepakatan yang didapat dari hasil rapat bersama antara pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran , Jakarta Pusat, Senin (5/11).

Sebelumnya Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan akan mematikan mesin partai jika tak diberi kursi Wagub DKI. Namun nampaknya meskipun akhirnya hasil musyawarah adalah kursi Wagub menjadi milik PKS, anggota Majelis Syuro PKS, Triwisaksana mengutarakan ketidaksetujuannya karena kesepakatan dengan Gerindra bahwa calon Wagub DKI dari kader PKS akan di uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu.

1.

Alasan penolakan.

PKS : Uji Kelayakan dan Kepatutan Wakil Gubernur DKI Adalah Tindakan yang Meremehkan!

Menurutnya partai tak berhak melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Selain karena hal tersebut akan memunculkan anggapan jika calon Wagub dari PKS tidak mampu, juga karena umumnya proses uji kelayakan dan kepatutan dilakukan untuk pemilihan Dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepala dinas, dan sebagainya. Sedangkan untuk Wagub, proses tersebut tidak diperlukan. Selain itu, proses uji kelayakan dan kepatutan akan malah memperpanjang proses pengisian jabatan Wagub DKI. Proses tersebut adalah menentukan tolak ukur lulus tes apa, hal itu harus mendapatkan kesepakatan lagi. 

2.

Pengertian hukum uji kelayakan dan kepatutan.

PKS : Uji Kelayakan dan Kepatutan Wakil Gubernur DKI Adalah Tindakan yang Meremehkan!

Tes uji kepatutan dan kelayakan merupakan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan atau memilih pejabat public seperti hakim agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, komisioner Komnas HAM, anggota Komisi Yudisial dan yang terakhir adalah untuk memilih tujuh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Masing-masingnya memiliki peraturan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Komisi Yudisial melalui Pasal 24B, Badan Pemeriksa Keuangan melalui Pasal 23F ayat (1), Hakim Agung melalui Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Perlindungan Saksi dan Korban melalui Pasal 20.

3.

Komitmen Prabowo.

PKS : Uji Kelayakan dan Kepatutan Wakil Gubernur DKI Adalah Tindakan yang Meremehkan!

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah berkomitmen dan berjanji menyerahkan kursi Wagub kepada PKS. Sebelumnya nama Mohamad Taufik, Ketua DPD Gerindra DKI mencuat sebagai pengganti Sandiaga Uno. Meskipun sebenarnya nama Taufik sudah disepakati oleh internal Gerindra sebagai calon Wagub DKI namun akhirnya Taufik harus menyerahkan jabatan Wagub DKI tersebut karena mengikuti komitmen Prabowo Subianto.

Banyak faktor yang mungkin akhirnya mempengaruhi keputusan akhir pencarian wakil Anies Baswedan untuk membangun DKI Jakarta. Mungkin demi menjaga elektabilitas dari PKS, atau juga memang mungkin demi mencari kandidat terbaik bagi DKI Jakarta. Tapi kalau memang begitu tujuannya untuk apa uji kelayakan dan kepatutan?

Baca Juga : Survei Elektabilitas Bermunculan, Mana yang Asli Mana yang Sintetis?

Tags :