Kebijakannya Dikritik, Susi Pudjiastuti Geram Sampai Bikin Sandiaga Uno Minta Maaf!

Kebijakannya Dikritik, Susi Pudjiastuti Geram Sampai Bikin Sandiaga Uno Minta Maaf!

Susi Pudjiastuti : Jangan bawa ekonomi perikanan ke politik!

Sempat membuat geram Gubernur Jawa Barat terpilih, Ridwan Kamil setelah pernyataannya yang meminta agar para Gubernur tidak fokus kepada Pemilihan Presiden 2019 yang berakhir pada minta maafnya Sandiaga Uno kepada Ridwan Kamil. Mereka akhirnya mengadakan pertemuan dan ngopi bareng setelah Ridwan Kamil menjawab statement Sandiaga Uno dengan sindiran, "Pak Sandiaga Uno yang terhormat tolong sebelum memberikan statement berkaca pada pengalaman pribadi. Pada 2018, dia datang ke Jawa Tengah menjadi jurkam Sudirman Said, datang ke Priangan jadi jurkam pasangan Asyik. (Saat itu), Beliau dalam kapasitas Wakil Gubernur, dalam kapasitas wakil publik," ucap Emil saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (12/9/2018).

Menurut Ridwan Kamil tidak ada larangan seorang pejabat daerah mendukung satu calon capres dan cawapres, selama tak melanggar peraturan yang ada dan melanggar hukum tak masalah, dan Sandiaga Uno dianjurkan berkaca pada pengalaman pribadi Sandiaga Uno sendiri. Namun itu semua berakhir dengan ngopi bareng.

Sandiaga Uno, via Google.

Kini yang terbaru Sandiaga dalam kunjungannya ke tempat pelelangan ikan di Karangsong, Indramayu. Sandiaga menemui nelayan yang mengaku sulitnya perizinan penangkap ikan. Para nelayan mengaku sulit untuk menangkap ikan karena birokrasi yang rumit dalam mengurus perizinan tersebut. Susi Pudjiastuti akhirnya geram karena apa yang dikatakan menurutnya tak sesuai dengan kejadian yang ada dan menyuruh agar Sandiaga Uno belajar lagi soal kemaritiman dan perikanan.

Susi menjelaskan, kelompok yang disebut nelayan ialah orang-orang yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT). Ia mengatakan sudah membebaskan nelayan tersebut dari segala perizinan. Menurut Susi, perizinan kapal diberlakukan untuk kapal berukuran 10-30 GT. Kemudian izin tersebut dikeluarkan pemerintah daerah setempat, bukan kementeriannya. Perizinan yang dikeluarkan Kementerian diperuntukkan bagi kapal-kapal besar berukuran di atas 100 GT. Susi menyayangkan pernyataan Sandiaga mengenai keberpihakan pemerintah pada nelayan. Ia lalu menyebutkan Sandiaga seharusnya banyak melakukan riset sebelum mengeluarkan pernyataan di depan publik. "Jadi jangan asal ngomong, belajar dan baca undang-undang perikanan," tuturnya. (tempo.co)

Setelah munculnya video penjelasan Susi Pudjiastuti tersebut, Sandiaga Uno angkat bicara dan mengaku akan membicarakan hal tersebut dengan Susi selama dirinya tak "ditenggalamkan". Serem juga ya kalau ditenggelamkan, dalam berargumen atau mengeluarkan opini kita juga harus memiliki dasar permasalahan dan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi untuk sekelas pejabat tinggi negara yang harusnya memiliki banyak pengetahuan, sebagai wakil rakyat, harus mengerti apa yang terjadi dan bagaimana kenyataannya di lapangan. Susi Pudjiastuti pun menyayangkan kenapa keluhan harus diutarakan di media, dirinya mengatakan "tinggal telepon saja kok susah", dalam akun twitternya. Kritik boleh ya asal yang membangun dan sesuai dengan realita, bukan tujuan pribadi atau kelompok.

Baca Juga : Kepala Daerah Korupsi Berjamaah, Berikut Solusi Jitu Selain Dipenjara Agar Kapok.

Tags :